BERBAGI

PUKAT – Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Partai Nasdem menyebut tuntutan tersebut tidak nyambung.

“Enggak nyambung banget ini. Ibaratnya kakinya gatel, kepalanya yang digaruk,” kata Waketum Nasdem Ahmad Ali, Kamis (25/6/2020).

Ali mengatakan justru Jokowi harus diberi apresiasi. Sebab, pemerintah tidak mengirimkan utusan ke DPR yang berarti pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md juga telah menyatakan tidak melanjutkan RUU HIP.

  Presiden Jokowi Tekankan Masyarakat Tingkatkan Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan

“Ini kan harusnya mereka mengapresiasi Jokowi dong, kalau kemudian mereka marah tentang RUU HIP, itu harus mengapresiasi Jokowi, karena Jokowi tidak melanjutkan pembahasannya,” ujar Ali.

“Dalam pembahasan UU kan ada dua pihak, pihak DPR yang tanda kutip setuju untuk dibahas, walaupun dalam pembahasan ada banyak dinamika, tapi pemerintah kan jelas lewat Menko Polhukam tidak melanjutkan pembahasan, kalau pemerintah tidak setuju kan nggak bisa dibahas, nyambungnya apa dengan Jokowi?” lanjut Ali.

  Alasan Arahan Presiden Jokowi Baru Diunggah 28 Juni 2020

Ali mengatakan seharusnya masyarakat harus bersatu berjuang di tengah masa pandemi. Bukan justru melakukan hal yang tidak masuk akal.

“Menurut saya ini nggak perlu di… kita hanya berpesan harusnya dalam kondisi COVID seperti ini, ayo dong masa kita buat hal-hal yang tidak masuk akal, hanya bersatu kita bisa kuat,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here