BERBAGI
Presiden Jokowi Minta Menterinya membuat dan Menjelaskan Tahapan Imunisasi Covid-19

Pukat- Banyak masyarakat masih bertanya-tanya mengenai informasi soal vaksin Covid-19 dan vaksinasi yang akan dilakukan Pemerintah.

Kejelasan dan transparansi mengenai informasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghindari kebingungan yang dialami.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk membuat dan menjelaskan tahapan imunisasi Covid-19 yang harus dilakukan.

“Yang jadi ‘concern’ masyarakat saat ini juga akses masyarakat terhadap vaksin ini seperti apa, bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin ini karena penduduk kita ini gede banget, besar sekali,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, dikutip dari Antara, Senin 26 Oktober 2020.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik “Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi” yang dihadiri langsung para menteri terkait.

“Maka dipastikan bahwa vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat,” ungkap Jokowi.

  Kejagung Dalami Aliran Dana Dalam Kasus Suap Jaksa Pinangki, Ternyata Juga Mengalir Ke Adiknya

Selain itu, Jokowi meminta para menteri untuk menjelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mendapatkan prioritas imunisasi lebih awal dengan vaksin yang saat ini sedang disiapkan.

“Kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan, mengapa mereka mendapatkan prioritas, selain itu juga masalah yang berkaitan dengan ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat,” tutur Jokowi.

Jokowi meminta disiapkan aturannya sejak awal dan dengan harga yang terjangkau.

Sebelumnya Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,sasaran penerima vaksin Covid-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

Garda terdepan seperti medis dan paramedis “contact tracing”, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis.

  Polisi Tangkap Dua Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Remaja di Pulogadung

Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis.

Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.

Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis.

Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis.

Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

Airlangga juga memastikan tiga juta vaksin Covid-19 dari Sinovac siap masuk Indonesia akhir 2020 meski perlu waktu untuk kegiatan imunisasi karena menunggu uji sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Indonesia meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin yang dimulai November 2020 dengan Sinovac, kemudian Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin.

  Menurut Jokowi, Krisis Ekonomi Karena Pandemi Covid-19 Lebih Parah Dari Krisis 1998

Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.

Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada Maret 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here