BERBAGI

PUKAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi meminta penegakan hukum yang tegas bagi pembakar hutan.

“Kita tahu bahwa 99% kebakaran hutan karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

Jokowi juga meminta kepala daerah serta pejabat TNI dan Polri di daerah untuk cepat tanggap mencegah karhutla. Kepala Negara tidak ingin api membesar baru dilakukan penanganan

  Peringati HUT RI Ke-75, Setiap Daerah Bunyikan Sirene Detik-Detik Peringatan Kemerdekaan

“Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat tanggap. Kemarin saya sudah minta para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, untuk harus cepat tanggap mengenai ini,” ujar Jokowi.

Di samping itu, lanjut Jokowi, perlunya penataan ekosistem gambut untuk mencegah karhutla. Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjaga tinggi muka air supaya lahan gambut tetap basah.

  Akhir Bulan Agustus, Penyaluran FLPP Capai 8,71 Triliun

“Untuk mencegah kebakaran di wilayah gambut, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung, sumur bor, teknologi lainnya sudah kita lakukan,” ungkap Jokowi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here