BERBAGI
Ketua PMI Jusuf Kalla memantau langsung petugas melakukan penyemprotan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 antar tahanan maupun sipir penjara. Adapun ruangan yang disterilisasi antara lain ruang tunggu pengunjung, halaman maupun pekarangan lapas, masjid, serta ruang tahanan. Kegiatan ini dipantau langsung Ketua PMI Jusuf Kalla dan Menkumham Yasonna Laoly. SP/Joanito De Saojoao.

Pukat – Dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja.

Dampak lanjutannya hingga ke persoalan ekonomi. Seperti, jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global penyebaran virus Corona ini membuat lesu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal, yang potensial banyak orang jatuh miskin. Ini salah satu faktor mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jelang lebaran.

Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Hal ini tentu proses penegakan hukum oleh Polri saat pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan memberantas kejahatan jalanan memiliki peran sentral saat pandemi Covid-19 dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

Namun, sebagian kalangan menilai penerapan PSBB di sejumlah daerah belum efektif. Salah satu indikatornya banyak aturan yang dilanggar dan jumlah angka pasien positif Covid-19 masih terbilang tinggi di wilayah tersebut. Hingga Rabu (20/5/2020), pasien positif Corona tercatat sebanyak 19.189 orang; dirawat 13.372, sembuh 4.575 orang; dan meninggal 1.242 orang. (Baca Juga: Hal yang Mesti Dievaluasi dalam Penerapan PSBB)

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai penerapan PSBB di sejumlah wilayah belum optimal. Bahkan, cenderung belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya, perlu ada ketegasan Gugus Tugas, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegakkan aturan yang ditetapkan agar masyarakat dapat menjalankan kebijakan penerapan PSBB secara konsekuen, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebab, faktanya masih terdapat banyak pengendara dan pergerakan manusia di tengah penerapan PSBB di Jabodetabek dan wilayah lain.

Dia meminta seluruh elemen masyarakat disiplin dan taat aturan penerapan PSBB agar mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 segera terputus termasuk percepatan penanganan dampak penyebaran virus Corona ini. Sebaliknya, bila masyarakat tak disiplin melaksanakan PSBB, aparat keamanan didorong agar melakukan tindakan hukum tegas. “Mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi para pelanggar PSBB sebagai upaya mencegah situasi semakin memburuk,” katanya.

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai mengatakan perlu mengevaluasi kebijakan PSBB karena angka pasien positif terinfeksi Covid-19 cukup tinggi. Salah satu sebabnya, kebijakan PSBB tidak diimbangi dengan sosialisasi masif agar masyarakat memiliki kesadaran menjaga jarak (social distancing) meskipun berada di lingkungan tempatnya tinggal.

Menurutnya, penegakan hukum pun, salah satu antisipasi meningkatnya angka kejahatan di tengah pandemi Covid-19 (karena sangat berdampak pada persoalan ekonomi). Berdasarkan hasil evaluasi Polri, kata Yorrys, menunjukan peningkatan angka kejahatan sepanjang penerapan PSBB di beberapa daerah. Jenis kejahatan didominasi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran minimarket.

Salah satu catatan Komnas HAM terkait penerapan PSBB ini adalah penegakan sanksi secara tegas berupa denda atau kerja sosial. Sanksi perlu diberikan secara tegas bagi pihak yang melanggar aturan PSBB termasuk perkantoran yang masih beroperasi. Jika hal ini dibiarkan mendorong mobilitas masyarakat, sehingga kebijakan PSBB tidak efektif. “Penerapan pembatasan mobilitas ini juga harus tegas dan tidak diskriminatif,” ujar Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam.

Penegakan hukum PSBB

Pertama kali, penerapan PSBB diterapkan di Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus Corona di Indonesia pada Jum’at 10 April 2020 lalu dan kemudian diikuti daerah-daerah lain. Tentunya, jumlah pasien positif, pasien meninggal, pasien sembuh, termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP) di Jakarta tertinggi ketimbang daerah lain. Hingga 17 Mei 2020, DKI Jakarta tercatat 6.010 orang positif Corona. Diikuti, Jawa Timur (2.152), Jawa Barat (1.652), Jawa Tengah (1.157).

  Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum Baca Do’a di Kuburan Khusus Korban Virus Corona

Data per 20 April 2020 tercatat 18 daerah sudah menerapkan PSBB, seperti DKI Jakarta; Sumatera Barat; Kabupaten Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Kota Bekasi; Kabupaten Bekasi; Kota Tangerang Selatan; Kota Tangerang; Kabupaten Tangerang; Kota Pekan Baru; Kota Makassar. Kemudian Kota Tegal; Kota bandung; Kabupaten Bandung; Kabupaten Bandung Barat; Kabupaten Sumedang; dan Kota Cimahi.

Secara umum penerapan PSBB di sejumlah wilayah itu masih banyak warga yang melanggar. Seperti tak menggunakan masker, sarung tangan, jumlah penumpang melebihi 50 persen, ojek online (ojol) berpenumpang. Karena itu, belakangan sejumlah wilayah sudah menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB berupa sanksi denda dan sosial, seperti push up, membersihkan/menyapu jalanan/fasilitas umum, berjalan duduk di selokan, hingga teguran tertulis.

Bahkan, untuk pertama kalinya pada Rabu (29/4/2020), Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menyidangkan pelanggar PSBB yang ditetapkan Pemkot Pekanbaru. Dalam sidang yang digelar secara online, terdakwa Rubahri Purba (65), pemilik warnet di Kecamatan Marpoyan Damai, dinyatakan bersalah oleh Majelis karena tidak mentaati aturan PSBB Kota Pekanbaru dan dihukum denda Rp750 ribu. Selaku pemilik warnet, dia tetap membuka usahanya yang dijadikan tempat warga berkumpul. Atas perbuatannya, terdakwa menerima hukuman denda Rp 750 ribu dan menerima putusan ini.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Polisi Sambodo Purnomo Yogo menyebut sejak penerapan PSBB di Jakarta saja masih terdapat banyak pelanggaran. Seperti pengemudi ojek online yang masih mengangku penumpang, tidak menggunakan masker dan sarung tangan.

Sepanjang 28 hari sejak 13 April hingga 10 Mei 2020 penerapan PSBB terdapat 734 pelanggaran ojek online membawa penumpang. Sementara pengendara kendaraan tak menggunakan masker sebanyak 24.440 pelanggaran. Pengendara dengan suhu tubuh tak normal sebanyak 1.229 pelangaran. Begitu pula tidak menggunakan sarung tangan bagi pengendara sebanyak 6.621 pelanggaran.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta hingga 10 Mei 2020 terdapat 51.669 pelanggaran pengendara roda dua dan empat. Sanksinya pun diberikan teguran tertulis. Sementara jenis pelanggaran terbanyak berupa tak menggunakan masker sebanyak 24.049 pelanggar. Begitu pula pengendara mobil membawa penumpang sebanyak 8.601 orang. “Dan pengendara motor tak menggunakan sarung tangan mencapai 6.441 pelanggaran,” ujar Sambodo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Belum lama ini, DKI Jakarta akhirnya menerapkan sanksi sosial dan denda bagi pelanggar PSBB sebagaimana diatur Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakukan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi: a. administratif teguran tertulis; b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau c. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 dan paling banyak Rp250.000,00.”

Ayat (2)-nya menyebutkan, “Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian”. Praktiknya, masyarakat yang melanggar mulai dikenakan sanksi berupa teguran, push up hingga sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan “Pelanggar PSBB”. Begitu pula sanksi denda.

Contoh lain Kota Bandung, pelanggaran PSBB di Kota Kembang itu pun tak sedikit. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat mencatat 34.526 pelanggaran dalam penerapan PSBB sejak 22 April hingga 5 Mei 2020 di sejumlah daerah. Seperti Padalarang, Cipatat dan Lembang. Puluhan ribu pelanggaran itu berupa tak mengenakan sarung tangan, masker, dan membawa penumpang saat berkendara.

  Penegakan Hukum Pelanggar PSBB Masih Rendah

Rincian pelanggaran, tak mengenakan sarung tangan sebanyak 19.418 pelanggar. Kemudian berkendara membawa penumpang 5.772 pelanggaran, dan tak mengenakan masker sebanyak 9.336 pelanggaran. Lembang menjadi wilayah Bandung paling tinggi terjadi pelanggaran ketimbang Padalarang dan Cipatat. Misalnya dari 14.396 kendaraan mobil, 28.873 motor, pelanggaran tak mengenakan sarung tangan sebanyak 12.726, tak menggunakan masker sebanyak 4.361 pelanggaran, dan membawa penumpang saat berkendara sebanyak 2.356 pelanggaran.

Sementara pemerintah kota Bogor pun mulai menerapkan sanksi denda dan hukuman sosial di hari keempat penerapan PSBB sejak 13-26 Mei. Hal itu merujuk pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB yang ditandatangani Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Peraturan Wali Kota Bogor 37/2020 menjadi payung hukum pemberlakuan sanksi administratif pelanggar PSBB baik perseorangan maupun korporasi. Substansi muatan materinya pun serupa dengan Pergub DKI Jakarta 41/2020.

Contoh lain Kota Makassar dan Gowa. Polres setempat memberikan total sanksi terhadap 5.757 pelanggar PSBB di kedua wilayah. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes (Pol) Ibrahim Tompo mengatakan sejak penerapan PSBB mulai 23 April hingga 11 Mei 2020 di Kota Makassar terdapat 3.423 pelanggar yang ditindak dengan teguran lisan dan 263 pelanggar diberikan teguran tertulis.

Sedangkan Polres Gowa dalam kurun waktu yang sama menindak 2.071 pelanggar. Rinciannya, sebanyak 1.496 diberikan sanksi teguran lisan dan 575 pelanggar berupa sanksi teguran tertulis. “Totalnya sejak diberlakukan PSBB di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa hingga 11 Mei 2020 ini, polisi telah menindak sebanyak 5.757 pelanggar,” tegasnya.

Perwira menengah polisi itu mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan PSBB. Sebab, boleh jadi sanksi hukuman bagi pelanggar bisa lebih berat. Bagi kepolisian, pasal yang diterapkan terhadap pelanggaran dan tindak pidana sepanjang pemberlakuan PSBB antara lain Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman maksimal 1 hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Kejahatan jalanan

Sebagaimana diketahui, wabah pandemi Covid-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Selama Maret-Mei 2020 terjadi beberapa kasus kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan yang lazim disebut begal. Ditambah lagi kebijakan Kemenkumham yang melepaskan 39.273 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di seluruh lapas dan rutan. Upaya ini untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas, rutan, lapas khusus anak dan sekaligus mengurangi kapasitas rutan dan lapas.

Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi kembali berulah melakukan tindak pidana lagi. Keduanya menjadi faktor meningkatnya angka kejahatan yang membuat aparat kepolisian harus kerja ekstra lantaran harus menertibkan pelanggaran PSBB dan kejahatan jalanan. “Jumlah personil kepolisian tidak berbanding dengan jumlah pelanggar PSBB dan kejahatan jalanan menjadi beban berat kepolisian,” ujar Kepala Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur kepada Hukumonline.

Dia melihat meningkatnya kejahatan jalanan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan situasi penerapan PSBB membuat para pelaku kejahatan lebih leluasa berkeliaran. Dampak Covid-19 ini banyak orang di-PHK, dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet UMKM menurun, bahkan tak beroperasi sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh miskin, sehingga mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. “Kejahatan relatif didominasi dengan kejahatan harta benda, seperti pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Kemudian pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur Pasal 362 ayat (2) dan (3) KUHP,” katanya.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengakui adanya tren kenaikan angka kriminalitas di seluruh Indonesia hingga Mei 2020. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di pekan 18, 19, 20 mengalami kenaikan sebesar 7 persen lebih. Sementara kenaikan angka kriminalistas cenderung didominasi pada kejahatan jalanan. Seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Begitu pula kasus narkoba dan berita bohong di media sosial.

  Jenderal Polisi Terlibat Kasus LGBT Sudah Disidang dan Diberi Disanksi

Rinciannya, pada pekan 18 bertambah sebanyak 3.244 kasus kejahatan. Sementara di pekan 19 meningkat 7,06 persen atau naik 229 kasus menjadi 3.481 kasus kejahatan. Dan di pekan 20 atau pekan kedua bulan Mei, jumlah kasus kriminalitas naik 245 kasus menjadi 3.726 kasus kejahatan. Berdasarkan evaluasi Polri, setidaknya terjadi peningkatan kualitas kejahatan jalanan, pelaku tak segan melukai para korbannya.

Salah satu faktornya disebabkan sejumlah narapidana penerima asimilasi dan pembebasan bersyarat kembali berulah dan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, berdasarkan catatan Polri per Kamis (14/5/2020), setidaknya jumlah narapidana yang kembali berulah jumlahnya hanya 109 orang. “Terdapat 109 napi asimilasi yang kembali melakukan kejahatan,” ujar Ahmad Ramadhan melalui telekonferensi. (Baca Juga: DPR Minta Kebijakan Napi Asimilasi Harus Diawasi Ketat)

Dia merinci sebanyak lima polda yang paling banyak menangani kasus tindak pidana oleh napi asimilasi yakni Polda Jawa Tengah 15 kasus; Polda Sumatera Utara 14 kasus; Polda Jawa Barat 11 kasus; Polda Kalimantan Barat 10 kasus; dan Polda Riau 9 kasus. Sementara jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana ini didominasi kasus pencurian.

Ramadhan melanjutkan mayoritas para napi yang kembali berulah akibat desakan kebutuhan ekonomi. Selain tidak bekerja, di masa pandemi Covid-19 ini semakin sulit setiap orang mencari penghidupan, meski sekedar memperoleh bahan makanan sehari-hari. Sebab, pada masa pemberlakuan PSBB membatasi aktivitas di luar rumah. Namun, kata dia, hanya sebagian kecil jumlah napi asimilasi yang kembali berulah dibanding jumlah napi yang dibebaskan yakni sebanyak 38.000-an orang. “Sehingga tak berpengaruh besar terhadap penanganan kejahatan secara keseluruhan. Polri sejauh ini pun masih dapat menangani para napi asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana.”

Sementara Isnur berpendapat program asimilasi Kemenkumham memiliki niatan baik. Hanya saja diperlukan kerangka pengawasan yang jelas mulai hulu hingga hilir dalam mengimplementasikan pembebasan para napi di lapangan. Termasuk memikirkan bagaimana kegiatan ekonomi para napi agar bisa diberdayakan setelah keluar dari lapas/rutan.

“Seharusnya pola filterisasi pemberian asimilasi dimulai sejak dalam lapas atau rutan. Semangat mengatasi over kapasitas, tidak kemudian 30 ribuan napi dikeluarkan begitu saja. Mungkin perlahan, dicek dulu latar belakangnya. Misalnya di lapas dia sudah belajar dan sudah berubah, itu yang lebih penting dilihat dulu,” ujar Isnur.

Untuk itu, Ramadhan pun meminta masyarakat selalu berhati-hati dan tetap waspada bila bepergian ke luar rumah. Mantan Kapolres Palu ini mengingatkan agar masyarakat mematuhi aturan PSBB untuk tinggal di rumah. Jika harus ke luar rumah diminta wajib menggunakan masker, sarung tangan, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan mematuhi aturan PSBB lain. “Jika harus bepergian, gunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan diparkir di tempat aman, perhatikan lingkungan sekitar. Lapor ke Kepolisian terdekat bila menemukan sesuatu yang mencurigakan atau mengancam keamanan,” pesan perwira menengah polisi itu.

“Kapolri juga sudah memberikan arahan perihal beraktivitas saat pandemi. Kapolri minta semua warga ikuti anjuran para ulama dan pemerintah. ‎Kalau semua masyarakat mengikuti anjuran pemerintah, negara ini akan menang melawan corona,” kata Ramadhan menirukan pesan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here