BERBAGI

Pukat– Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) Kaka Suminta tidak setuju jika pemilihan kepala daerah serentak 2020 (pilkada serentak) dipaksakan digelar pada bulan Desember tahun ini saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Alasannya, ada ancaman terhadap keselamatan atas kesehatan dan keamanan rakyat jika pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

” Ancaman kesehatan itu, baik pemilih maupun penyelenggara dan peserta pilkada yang terancam, karena tidak terukurnya potensi ancaman pandemik, yang sampai saat ini belum bisa diatasi pemerintah,” kata Kaka, di Jakarta, Kamis (4/6).

  Up Date Kasus Positif di Jakarta 22 Juni 2020 Bertambah 127

Kaka juga melihat, adanya intervensi oleh pemerintah dan DPR kepada penyelenggara pemilu akibat bunyi Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang menjadi dasar intervensi pemerintah dan atau parlemen kepada KPU. Menurutnya, intervensi itu melanggar konstitusi terkait kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E, UUD 1945.

”┬áPotensi mengorbankan rakyat yang sebenarnya bisa dicegah jika pilkada dilaksanakan setelah ada kepastian pemerintah mampu mengendalikan wabah Covid-19. Selain itu, ada pelanggaran prinsip-prinsip Pilkada yang demokratis karena adanya tidak-adilan, karena kondisi wabah akan mengurangi partisipasi pemilih dan peserta secara adil. Tidak hanya itu, ada potensi pelanggaran prinsip pilkada demokratis karena ketidaktransparanan dan ketertutupan ruang-ruang debat publik akibat protokol Covid-19 yang seharusnya terbuka,” tuturnya.

  Tenaga Ahli KSP Jelaskan Pemerintah Tak Antikritik soal Penanganan Corona

Atas fakta yang ada, kata Kaka, ia memandang lebih rasional jika pilkada dilaksakan pada tahun 2021. Itu pun dengan catatan, pemerintah telah benar-benar mampu menanggulangi Pendemik Covid-19. (GUS).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here