BERBAGI
Penegakan Hukum Pelanggar PSBB Masih Rendah

Pukat – Penegakan hukum pada Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah dinilai maaih rendah. Pasalnya, belum ada ketegasan bagi pelanggar PSBB sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Guru besar politik dan keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi mengatakan ketidaktegasan ini terjadi karena tidak adanya kewenangan bagi polisi dan TNI dalam menjalankan tugasnya.

“Instrumen hukum PSBB kurang kuat karena hanya berdasarkan undang-undang karantina wilayah dan penanggulangan bencana,” kata Muradi dalam diskusi bertajuk ‘Dinamika Keamanan Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional’, di Bandung, Rabu (20/5/2020) sore.

Muradi menegaskan PSBB yang kembali dilanjutkan di sejumlah daerah harus diiringi dengan ketegasan. Penegakkan hukum penting dilakukan agar penerapan kebijakan tersebut memberi efek jera sehingga akan mengurangi bahkan menghilangkan penyebaran virus Corona (covid-19).

Berdasarkan hasil kajiannya, indeks keamanan pada masa pandemi ini berada pada angka 0,47 dari rentang penilaian 0-1. Angka ini muncul dari sejumlah parameter yang dihitungnya seperti pergerakan masyarakat, konsentrasi massa, ketersediaan kebutuhan

  KPK Periksa Dirut PT PAL dan Dicecar Soal Aliran Uang Dari Mitra Penjualan PT DI

dasar, penegakkan hukum, perluasan pandemi, dan koordinasi kelembagaan. Nilai 0 diartikan keamanan kondusif, nilai 1 diartikan keamanan tidak kondusif. Mengacu kepada hasil kajiannya, masih terdapat kekurangan dalam tiga parameter terakhir itu. Sebagai contoh, terlihat sejumlah pelanggar larangan mudik yang hanya diminta pulang kembali oleh aparat yang bertugas.

“Ini penegakkan hukum masih rendah. Jadi tidak ada efek jera,” tegasnya.

Seharusnya, perlu penambahan instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal, salah satunya dengan menggunakan unsur pidana. Dengan begitu, dia meyakini kepolisian akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar PSBB seperti dengan memberi hukuman kurungan.

“Jadi mereka yang ngeyel (tidak mematuhi protokol kesehatan) selama PSBB bisa segera ditangani. Ini penting agar memberi efek jera,” ungkapnya.

Bahkan, jika dengan hukum pidana masih kurang, menurutnya perlu digunakan darurat sipil bahkan darurat militer agar PSBB berjalan efektif. “Tapi saya tidak berharap PSBB plus darurat sipil atau PSBB plus darurat militer. Saya berharap dengan (PSBB) ditambahkan hukum pidana, sudah bisa memberi efek jera (bagi pelanggar),” ujarnya.

  Penjambret Ponsel Anak Kecil di Kebayoran Lama Ditangkap

Dia menilai jika ketidaktegasan dalam PSBB ini berlanjut, akan terjadi eskalasi ancaman keamanan pada parameter lain, yakni meluasnya penyebaran virus korona. Terlebih, saat ini memasuki arus mudik Lebaran 2020 sehingga sangat berpotensi untuk menyebarkan covid-19.

Selain itu, menurutnya eskalasi ancaman keamanan pun bisa terjadi karena buruknya koordinasi kelembagaan terutama antara pemerintah pusat dengan daerah.

Ini terlihat dari pembagian bantuan sosial dari setiap instansi yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

“Sehingga pembagian bantuan sosial untuk masyarakat tidak merata. Ada yang sudah terbagi lima kali bantuan (sosial), ada yang belum sama sekali,” katanya.

Jika dibiarkan, maka akan mengancam ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat selama pemberlakuan PSBB ini.

“Ketersediaan kebutuhan dasar ini salah satu parameter ancaman keamanan selama pandemi covid-19,” ucapnya.

Dia menambahkan pemberlakuan PSBB yang kembali diperpanjang merupakan langkah yang tepat. Sebab, hingga saat ini belum diketahui kapan pandemi covid-19 akan berakhir.

Selain itu, dari jumlah pasien yang positif pun, akan terus bertambah sehingga masih diperlukan penanganan serius dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Terlebih, di sejumlah negara yang kasusnya dianggap sudah reda sehingga melonggarkan penanganan pandemi inipun kembali dilanda penyebaran covid-19 gelombang kedua.

  Ancaman Klaster Baru Covid-19 Saat Pembukaan PSBB

“Jadi belum tepat kalau ada wacana (PSBB) dilonggarkan. Ukurannya apa? Parameternya apa?” ucapnya.

Dia memahami adanya motif ekonomi bagi pihak-pihak yang menginginkan pelonggaran PSBB. Namun, menurutnya dengan pengetatan seperti ini tidak berarti mematikan perekonomian.

Masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas asalkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi pandemi covid-19 ini.

“Kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat. Makanya perlu ketegasan dalam penegakkan hukum,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here