BERBAGI
Pembangunan Makam Tokoh Adat Sunda Wiwitan Disuruh Bongkar Karena Tidak Berizin
Pembangunan Makam Tokoh Adat Sunda Wiwitan Disuruh Bongkar Karena Tidak Berizin

Pukat- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kuningan bersikukuh melarang pembangunan bakal makam tokoh masyarakat Adat Karuhun Orang (Akur) Sunda Wiwitan di Blok Curug Go’ong, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, karena tak berizin.

Bupati Kuningan, Acep Purnama mengungkapkan, rencana pembangunan bakal makam Pangeran Djatikusumah, pupuhu Komunitas Adat Sunda Wiwitan yang di dalamnya terdapat Batu Satangtung belum melalui prosedur perizinan pada umumnya.

“Adanya rencana pembangunan makam Pangeran Djatikusumah yang di dalamnya terdapat pembangunan tugu/Batu Satangtung di Blok Curug Goong, belum melalui prosedur layaknya perizinan pada umumnya,” kata Acep, Kamis (23/7).

Selain perizinan, mencuatnya penolakan masyarakat sekitar pula menjadi dasar lain pihaknya tak merestui pembangunan bakal makam di Curug Go’ong. Masyarakat bahkan menyebut area tersebut sebagai situs buatan.

Penolakan itu disampaikan tertulis oleh MUI Desa Cisantana kepada pihaknya dengan nomor surat 003/MUI-CST/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Permohonan Penolakan Pembangunan Situs Buatan. Warga meminta aktivitas pembangunan dihentikan dan bangunannya dibongkar.

  Terkait Kasus Djoko Tjandra, Mahfud MD: Kepolisian dan Kejaksaan Harus Mengusut Keterlibatan Aparat

Seirama dengan surat yang dikeluarkan kepala desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Nomor 141/284/pemdes/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Penghentian Kegiatan dan Penolakan Pembangunan Situs Buatan Curug Go’ong juga menyatakan, pihaknya belum pernah menerbitkan dan mengizinkan pembangunan di area Curug Go’ong.

“Dengan situasi itu, saya memerintahkan Satpol PP untuk meninjau lokasi dan memperingatkan (masyarakat adat) untuk menempuh semua prosedur/persyaratan perizinan,” ungkapnya.

Baginya, Satpol PP telah menjalankan tugas sesuai tupoksi dan kewenangan ketika jatuh peringatan/teguran untuk menghentikan aktivitas pembangunan dan meminta masyarakat adat mengurus kelengkapan perizinan.

Setelah mendapat teguran pertama, Ketua Masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan, Gumirat Barna Alam, pada (1/7), mengirim surat permohonan IMB kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan.

  Gubernur Sumut Akhirnya Dapat Draf Omnibus Law: Jangan Demo Dulu, Nanti tak Jelas-jelas Kita

Sayangnya, permohonan IMB yang dilayangkan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan itu belum dilengkapi dokumen administrasi dan teknis, sebagaimana amanat Perda Nomor 3 Tahun 2013 Bab V Penerbitan IMB Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan Pasal 13.

“Persyaratan administrasi dalam pengajuan IMB di antaranya tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah, data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi), data pemilik bangunan, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berkenaan dan dilengkapi bukti pelunasan PBB,” terang Acep.

Sementara, dokumen teknis antara lain gambar rencana arsitektur bangunan dan gambar sistem struktur.

Belum lengkapnya persyaratan, ditambah belum adanya aturan terkait pembangunan pemakaman khusus (keluarga), hingga keberatan/penolakan dari masyarakat, DPMPTSP pun disampaikannya belum dapat mengabulkan permohonan IMB pembangunan pusara/makam tersebut.

  Waskita Karya Pastikan RS Covid-19 Pulau Galang Aman dari Puting Beliung

Acep mengklaim, keseluruhan situasi itu membuat pihaknya akhirnya memutuskan penyegelan atas bakal makam yang di atasnya terdapat Batu Satangtung. Kondusivitas daerah jadi pertimbangan utama.

“Penyegelan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan tepat dan strategis untuk mengantisipasi persoalan yang lebih besar dan menjaga kondusivitas daerah dari hal-hal yang tak diinginkan,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here