BERBAGI

PUKAT – Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah tidak dapat mencabut RUU HIP.

“Masalah proseduralnya supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan dari DPR. Keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut. Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan. Kita kembalikan ke sana masuk ke proses legislasi di lembaga legislatif. Untuk itu kita kembalikan ke sana, tolong dibahas ulang,” tegas Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

  Mahfud MD Sebut RUU HIP Bikin Situasi Panas

“Soal mau dicabut atau tidak itu bukan urusan pemerintah. Keliru kalau minta pemerintah mencabut itu. Tidak bisa. Kalau sembarang mencabut, kehidupan bernegara kita kacau nanti, saling cabut saling cabut. Nggak ada selesainya,” imbuh Mahfud.

Menurut Mahfud, Pemerintah sudah meminta penundaan pembahasan RUU HIP. Pemerintah menjelaskan saat ini fokus yang harus diselesaikan adalah penanganan virus Covid-19.

  Pemerintah Sudah Kumpulkan 13,6 Juta Rekening Calon Penerima Bantuan Subsidi Gaji

“Di sini kita kembalikan ke nomokrasi dulu bahwa prosedurnya ada di lembaga legislatif tentang RUU HIP itu. Saya kira kita tunggu saja perkembangannya itu, akan ada proses-proses politik lebih lanjut yang akan menentukan nasib RUU HIP,” kata Mahfud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here