BERBAGI
Komnas HAM Beri Waktu Tiga Hari untuk Selesaikan Sengeketa Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika

Pukat- Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) telah selesai melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap sengketa lahan pembangunan Sirkuit MotoGP di KEK Mandalika. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola KEK Mandalika dan warga yang bersengketa, diberikan tenggat waktu selama tiga hari untuk menyerahkan data atau bukti-bukti kepemilikan tanah di lokasi tersebut.

Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara mengingatkan karena infrastruktur yang dibangun berupa Sirkuit MotoGP berstandar internasional. Maka penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika juga harus menerapkan standar-standar internasional.

‘’Kalau kita bicara soal standar internasional, sirkuit yang sedang dibangun ini. Saya kira kita juga harus menerapkan standar internasional dalam soal pembebasan lahan maupun hal-hal lain yang ikut dalam soal pembebasan lahan ini,’’ ujar Ulung dikonfirmasi usai pembacaan rekomendasi Komnas HAM di Kantor Gubernur, Rabu, 14 Oktober 2020.

Dalam acara tersebut Komnas HAM hanya membacakan rekomendasi-rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika yang saat ini menjadi lokasi pembangunan Sirkuit MotoGP. Komnas HAM mengundang warga yang menyampaikan aduan dan ITDC. Kemudian hadir Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mewakili Pemprov NTB dan Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal.

Ulung mengatakan, dari hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan untuk aduan warga terkait dengan sengketa lahan di KEK Mandalika. Komnas HAM menemukan ada beberapa bidang lahan yang memang harus dibayar oleh ITDC.

  Belum Temukan Titik Terang, DPR Peringatkan ITDC Terkait Sengketa Lahan Sirkuit Mandalika

Kemudian, ada bidang lahan yang harus dilengkapi bukti-bukti kepemilikannya oleh pengadu untuk disandingkan dengan data atau bukti yang dimiliki ITDC. Karena belum ada bukti yang cukup kuat.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan ada lahan yang memang dimiliki oleh ITDC setelah disandingkan dengan data atau bukti-bukti yang dimiliki oleh warga. Ia menyebutkan, ada 15 warga yang mengadukan persoalan sengketa lahan di KEK Mandalika ke Komnas HAM. Dengan jumlah 17 bidang lahan.

‘’Rekomendasi Komnas HAM yang lain adalah meminta kepada gubernur untuk bisa menjalankan fungsinya dalam hal pemulihan korban. Tentu saja bekerjasama dengan ITDC, setelah ada penggusuran lahan,” katanya.

Pasalnya, setelah penggusuran lahan yang dilakukan beberapa waktu lalu, ada masyarakat yang trauma. Karena ada warga yang belum punya kekuatan hukum atas kepemilikan lahan, tetapi tanahnya sudah digusur. “Harus ada pemulihan. Pemulihannya seperti apa, mereka punya strateginya sendiri,” kata Ulung.

Komnas HAM juga meminta pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika berbasis HAM. Artinya, mengedepankan harkat dan martabat manusia. Tidak menggunakan pendekatan keamanan.

  Berbisnis Properti, Inilah yang Harus Diperhatikan

‘’Dan tidak menutup kemungkinan, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, intimasi, kekerasan, Komnas HAM akan komunikasi dengan pihak yang lebih tinggi. Supaya menjadi atensi semua pihak,’’ucapnya.

Jika ada pelanggaran yang dilakukan aparat maupun ITDC, maka Komnas HAM akan menindaklanjutinya dengan teguran maupun melaporkan langsung ke Presiden. Ulung menambahkan, Komnas HAM masih belum punya kesimpulan final terkait jumlah warga yang punya bukti kepemilikan lahan di KEK Mandalika. Begitu juga lahan yang dimiliki oleh ITDC dalam kasus sengketa lahan ini.

Karena Komnas HAM masih memberikan kesempatan tiga hari kepada ITDC maupun masyarakat untuk melengkapi data-data dan fakta yang direkomendasikan oleh Komnas HAM.

‘’Jadi, kami memberikan waktu tiga hari untuk melengkapi. Ada bukti yang dibiutuhkan seperti peta lokasi. Lokasi detailnya seperti apa. Kemudian ada juga surat pelepasan hak milik. Atau akta jual beli. Kita minta selama tiga hari dilengkapi,’’ katanya.

Jika dalam waktu tiga hari ITDC dan warga tidak bisa melengkapi bukti-bukti kepemilikan lahan. Maka akan digunakan data kepemilikan lahan milik ITDC. ‘’Karena kami sudah satu persatu melihat bukti yang ada. Kalau selama tiga hari, tidak melengkapi. Maka data yang digunakan adalah data ITDC. Tiga hari harus selesai. Data harus lengkap,’’ tandasnya.

Ulung menambahkan, pihaknya juga akan membuka peluang jika memang dalam penanganan sengketa lahan ini ada pelanggaran HAM. Maka Komnas HAM akan berkomunikasi dengan Presiden. Kemudian, Komnas HAM juga tidak menutup kemungkinan juga komunikasi dengan Dorna.

  Daftar 27 Hotel di Jakarta yang digunakan untuk Isolasi Pasien Covid-19

‘’Ini terkait dengan standar HAM internasional. Yang juga harus dipatuhi. Bukan saja oleh Indonesia. Tapi juga pihak internasional. Tapi ini belum jadi opsi. Kita lihat eskalasinya seperti apa. Tapi kami berharap ITDC dan warga menjalankan rekomendasi Komnas HAM,’’ harapnya.

Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Baik ITDC, gubernur, pengacara termasuk para pihak yang menyampaikan pengaduan.

‘’Rekomendasi itu juga disampaikan ke lembaga pemerintah yang berkompeten. Sehingga untuk selesainya permasalahan ini. Sangat diharapkan komitmen semua melaksanakan rekomendasi yang disampaikan. Kelengkapan bukti, mudahan dalam tenggat waktu ditentukan dapat dipenuhi,’’ harapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here