BERBAGI

PUKAT – Komisi III DPR RI akan mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Usulan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry sebagai kesimpulan atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (29/6/2020).

“Komisi III DPR RI akan mengusulkan revisi tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan,” kata Herman.

  Sarankan Pilkada Ditunda, Fadli Zon: Maunya Prioritaskan Kesehatan Malah Ngotot Lakukan Pilkada

Komisi III DPR mendukung langkah Jaksa Agung dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.Tujuannya untuk menciptakan institusi Kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel dan berwibawa.

“Komisi III mendukung Jaksa Agung untuk melakukan penghitungan terhadap aset-aset negara yang belum dieksekusi serta mengoptimalkan upaya pengembalian dan pemulihan aset negara dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara,” jelas Herman.

  Jaksa Agung RI, Burhanuddin Lantik 11 Pejabat Kejaksaan Agung

Komisi III DPR juga meminta Jaksa Agung untuk mengedepankan independensi, profesionalitas, dan prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara.

“Serta meningkatkan efektifitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here