BERBAGI

Pukat– Koalisi Buruh Sawit meminta PT Suryabumi Tunggal Perkasa wajib memenuhi tuntutan buruh perusahaan yang menolak pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Kebijakan PT Suryabumi yang membayar THR dengan cara dicicil diambil tanpa mendengar aspirasi serikat.

” Perusahaan membuat kebijakan membayar THR secara mencicil 8 kali mulai dari Mei sampai Desember 2020 tanpa bersepakat dengan serikat. Dalam perundingan bipartit maupun tripartit manajemen perusahaan menyatakan pembayaran THR secara mencicil adalah keputusan final dan tidak ada ruang dialog dengan serikat,” kata perwakilan Koalisi Buruh Sawit yang juga Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Intan Estate (SPBUN-EHP), Taufik Donatan di Jakarta, Rabu (3/6).

Seperti diketahui ratusan buruh PT Suryabumi Tunggal Perkasa-Eagle High Plantation Group Kalimantan Selatan melakukan mogok kerja sebagai bentuk penolakan atas tindakan perusahaan yang membayar THR secara mencicil tanpa ada kesepakataan dengan serikat buruh. Perlu diketahui bahwa Surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR) keagamaan oleh perusahaan di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia dan ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah pada 6 Mei 2020 mensyaratkan adanya proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

  Perdagangan Akhir Pekan, Harga Emas Antam Alami Penurunan Hingga 3 Ribu Per Gram

“Kebijakan perusahaan telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang THR Keagamaan yang mensyaratkan apabila ada keterlambatan atau penundaan pembayaran wajib dan harus dilakukan dialog dan kesepakatan dengan serikat buruh. Kami akan mogok kerja sampai tuntutan kami dipenuhi perusahaan. Kami meminta THR tahun 2020 dibayar 2 kali dengan persentase tahap 1 sebesar 70 persen dan tahap 2 sebesar 30 persen,” kata Taufik.

Sementara itu, pengamat perburuhan dari Trade Union Rights Centre (TURC), Andi Akbar, mengatakan, PT Suryabumi Tunggal Perkasa mesti mendengar aspirasi dan menjalin dialog dengan serikat. Kata dia, THR adalah kewajiban rutin tahunan perusahaan dan merupakan hak normatif buruh. Maka sikap perusahaan yang akan membayar THR dengan cara mencicil sampai 8 kali sebagai keputusan final tanpa negosiasi dengan serikat buruh merupakan tindakan yang mengesampingkan keberadaan serikat dan hak dasar buruh untuk berdialog. Sedangkan, Zidane, Koordinator Koalisi Buruh Sawit menyatakan permasalahan THR di di PT Suryabumi Tunggal Perkasa menjadi bukti bahwa hak-hak normatif buruh perkebunan sawit tidak terjamin dipenuhi.

  Pimpinan DPR RI sebut Kehadiran RUU Cipta Kerta atau Omnibus Law Bawa Dampak Positif

” Kami melihat surat edaran Menaker yang memperbolehkan pembayaran THR secara bertahap telah mengorbankan buruh perkebunan sawit,” ujarnya.

Zidane juga khawatir, surat edaran Menaker akan memberi ruang kepada perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dan situasi di PT Suryabumi Tunggal Perkasa membuktikannya. Perusahaan beralasan, keputusan untuk mencicil THR karena kondisi keuangan dan penjualan menurun. Padahal sepanjang kuartal I 2020 berdasarkan laporan keuangan yang dilansir ke media, PT EHP mencatatkan pertumbuhan penjualan 15,74 persen.

  RI Punya Panel Surya Terbesar Asean di Cikarang

” Kami meminta pemerintah hadir dan menjamin aspirasi buruh dipenuhi oleh perusahaan. Seharusnya dinas tenaga kerja kabupaten Kotabaru menekan perusahaan agar membayar THR sesuai dengan aspirasi buruh. Dalam perundingan tripartit, dinas tenaga kerja seharusnya menunjukkan perannya melindungi kepentingan buruh. Kami juga meminta agar perusahaan tidak melakukan PHK atau sanksi apapun terhadap buruh yang melakukan mogok kerja,” kata Zidane. (GUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here