BERBAGI

PUKAT – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan Pilkada Serentak 2020 akan tetap digelar pada 9 Desember 2020. Doli menyatakan demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena pandemi Covid-19.

“Demokrasi kita tidak boleh berhenti dan ekonomi kita harus jalan, maka itu harus ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Karena kita menganggap penting pelaksanaan pilkada pada 9 Desember harus tetap dijalankan,” kata Doli, dalam diskusi beberapa waktu lalu.

Doli menjelaskan Pilkada 2020 Serentak dijalankan dengan sejumlah protokol-protokol kesehatan ketat. Komisi II dan penyelenggara pemilu tengah mempersiapkan segala skenario.

  Pandemi Covid-19 Munculkan Bisnis Rumahan dalam Menupang Perekonomian

“Ini yang kemudian menjadi alasan dari DPR Komisi II, sepakat untuk tetap menjalankan Pilkada 2020 dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan. Dengan menerapkan skenario kita yang masih pandemi Covid-19,” ucap Doli.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi usulan penundaan pilkada, karena masih adanya pandemi Covid-19. Menurut Tito, jika pilkada ditunda, maka akan banyak posisi kepala daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

  Panglima TNI Ungkap Kematian Akibat COVID-19 Dua Kali Lipat Perang Vietnam

“Apakah kita mau mundur sampai covid selesai tahun 2022? Saya (bisa) punya 270 Plt dengan tandatangan Bapak Presiden untuk gubernur dan Plt bupati adalah yang teken Mendagri,” kata Tito.

Tito menegaskan kondisi itu tidak baik untuk jalannya sebuah pemerintahan. Sebab, ketika posisi kepala daerah hanya dijabat seorang Plt, maka kinerjanya tidak terlalu maksimal.

“Apakah ini (Plt) baik? Tidak. Kenapa? Karena Plt itu terbatas kewenangannya dan tidak memiliki legitimasi dari rakyat, ” tegas Tito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here