BERBAGI
Kejati Jateng Periksa Plt Bupati dan Sekda Terkait Kasus Suap di PDAM
Kejati Jateng Periksa Plt Bupati dan Sekda Terkait Kasus Suap di PDAM

Pukat- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus, Hartopo dan Sekretaris daerah (Sekda) Samani Intakoris terkait kasus suap pengangkatan pegawai PDAM di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, termasuk proses pengangkatan Dirut PDAM Kudus, Ayatullah Humaini yang saat itu sedang tersangkut kasus pidana.

“Jadi yang bertanggung jawab pada pengangkatan Dirut kan mereka. Sebab untuk pengangkatan Dirut syaratnya harus bebas dari tindak pidana. Sementara saat pengangkatan Dirut PDAM sudah dipidana inckrath tiga tahun,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng, I Ketut Sumedana, Senin (27/7).

  Kasus Corona di Indonesia Masuk 10 besar di Asia

Dia menyebut saat ini masih terus mendalami dugaan suap dalam penerimaan dan pengangkatan pegawai PDAM Kudus. “Saat ini pemeriksaan saksi masih berlangsung,” jelasnya.

Pemanggilan saksi juga menjadi upaya pihaknya untuk turut membenahi sistem administrasi PDAM Kudus yang sengkarut.

“Yang utama yakni bagaimana melakukan perbaikan. Kami rasa perlu adanya pemanggilan ke Plt Bupati Kudus untuk perbaikan. Maka kami panggil dan kami periksa dan memberi masukan,” jelasnya.

  Jaksa Pinangki Bantah Terlibat Pemufakatan Jahat dengan Djoko Tjandra, Kejagung: Kita Pegang Alat Bukti

Kejati Jateng telah menahan dua tersangka yakni Ayatullah dan Sukma. Sementara Kejaksaan Negeri Kudus, menahan tersangka T selaku salah satu kepala seksi di PDAM Kudus.

“Kami juga lakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti dokumen-dokumen PDAM, Termasuk alat bukti pembayaran dari yang diperas. Dari 27 orang pegawai PDAM Kudus, 26 orang sudah mengakui dalam upaya pengangkatan jabatan,” terangnya.

Dalam perkara tersebut, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng menyatakan tersangka dijerat dengan Pasal 12e, 11, serta 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here