BERBAGI
Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga, Paling Banyak Dibubarkan Lembaga yang Dibentuk Masa SBY
Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga, Paling Banyak Dibubarkan Lembaga yang Dibentuk Masa SBY

Pukat- Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur di Istana Bogor. Agenda ini digelar untuk memberikan arahan soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Pak presiden memberikan arahan untuk menegakkan disiplin. Memang seyogyanya ada sanksi, apa itu denda maupun administrasi. Supaya ada proses peningkatan kedisiplinan masyarakat yang itu harus diiringi upaya pergerakan roda perekonomian kembali. Itu yang pernah disampaikan antara rem dan gas,” ujar Khofifah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Pertemuan antara Jokowi dengan para gubernur berlangsung pagi ini. Selain Khofifah, rapat dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

  Indonesia Sedang Kembangkan Vaksin, Jokowi: Produksi Kira-Kira Antara Januari-April tahun Depan

Dalam kesempatan terpisah, RK mengungkapkan Jokowi sedang menyiapkan instruksi presiden mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

“Tadi saya sampaikan, kita (Pemprov jabar) diapresiasi presiden karena duluan berinisiatif mewacanakan sanksi. Nah presiden sedang siapkan namanya instruksi presiden sebagai penguatan dasar hukum untuk sanksi,” ujar kang Emil, sapaan akrabnya.

Pemprov Jabar sendiri sudah mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya. RK mengatakan, kebijakan tersebut diapresiasi Jokowi.

  Pemerintah Akui Menggunakan Jasa Influencer, Terkait Bayara, KSP: Setara Jadi Narasumber di Seminar

“Tadi ditanya Jawa Barat berapa, saya bilang sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Ya nanti diperkuat oleh Inpres yang mudah-mudahan minggu ini keluar. Karena Jabar denda tidak pakai masker di ruang publik, kecuali pidato, kecuali makan, dan lain-lain, itu di tanggal 27 Juli,” ujar RK.

Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi mengatakan sanksi yang diberikan untuk pelanggar protokol kesehatan bisa berupa denda maupun pidana ringan. Rencana pemberian sanksi ini didasari masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Jadi kita siapkan baru pada posisi regulasi yang bisa memberikan sanksi. Masih kita bicarakan, dalam bentuk denda, mungkin dalam bentuk kerja sosial atau dalam bentuk tipiring. Masih dalam pembahasan saya kira itu akan berbeda,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here