BERBAGI
Jokowi akan Membubarkan 18 Lembaga, di Antaranya BSANK
Jokowi akan Membubarkan 18 Lembaga, di Antaranya BSANK

Pukat- Presiden Joko Widodo menginformasikan akan membubarkan 18 lembaga atau institusi pemerintah dalam waktu dekat sebagai upaya penghematan dan penyederhanaan birokrasi.

Staf Kepresidenan Moeldoko membocorkan terkait lembaga atau institusi yang akan dibubarkan. Namun, Moeldoko masih menyebutkan satu institusi, yakni Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).

Seperti diketahui, BSANK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja BSANK.

Dilansir dari perpres tersebut, BSANK terdiri atas 9 orang yang berasal dari unsur. Ada dari pemerintah, masyarakat olahraga, pakar olahraga, dan akademisi.

  Jokowi Dinilai Tepat Tidak Mengambil Langkah Lockdown, Erick: Kalau Lockdown, Berapa Hancur Ekonomi Kita

Untuk akademisi prosesnya harus melalui pemilihan dan diangkat melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka dan obyektif.

Di dalam keanggotannya, BSANK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota.

Pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Jokowi baru saja menandatangani Perpres Nomor 70 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BSANK.

Dilansir dari laman Setkab.go.id, para anggota BSANK diberikan hak keuangan atau mendapatkan gaji setiap bulan.

Adapun besaran hak yang diterima mereka sebagai yakni Ketua BSANK mendapat gaji sebesar Rp 19.250.000. Wakil Ketua BSANK sebesar Rp 17.645.000. Lalu aggota BSANK sebesar Rp 16.041.000.

  Mahfud MD Sebut Pemerintah Tidak Akan Tunda Pilkada Karena Hak Konstitusi Rakyat

Dengan kompisisi seorang ketua, seorang wakil ketua dan tujuh anggota, maka negara perlu mengeluarkan anggaran sebesar Rp 149,18 juta per bulan untuk gaji pengurus BSANK.

Jika dikalkulasi dalam setahun, total anggaran dikeluarkan negara untuk menggaji 9 orang pengurus BSANK itu mencapai Rp 1,79 miliar.

“Hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BSANK sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini diberikan terhitung sejak diangkat atau dilantik,” demikian bunyi salinan perpres tersebut.

  Mahfud Md Ingatkan RUU HIP Usulan DPR

Perpres itu juga menyebutkan bila ada aparatur sipil negara (ASN) yang dilantik sebagai anggota BSANK diberhentikan sementara dari instansi sejak diangkat atau dilantik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here