BERBAGI

Pukat – Semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah diminta tidak menjadikan Covid-19 sebagai panggung mencari popularitas untuk tujuan politik. Masalah Covid-19 harus ditangani bersama. Semua harus satu langkah. Bukan kemudian antara pusat dan daerah terlibat polemik yang justru kontraproduktif di saat pandemi Covid-19 ini.

” Berlebihan ungkapan ke depan masyarakat tentang ini dan itu, yang faktanya tidak dapat direalisasikan, juga tidak baik. Hal itu hanya menjadikan seolah pemerintah daerah seperti telah bekerja cepat, tegas dan cekatan, tapi fakta di lapangannya justru berbeda,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu (24/5).

Menurut Ray, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah satu sikap dan keputusan yang cepat, tapi bukan sembrono. Apalagi hanya sekedar tampil memukau di hadapan masyarakat. Berbagai klaim pemerintah pusat tak sepenuhnya salah. Sebut saja soal data yang tumpang tindih.

” Misalnya di DKI Jakarta. Faktanya sekarang data yang paling diakui warga DKI Jakarta penerima bansos hanya 2.153.196 kepala keluarga. Jauh berkurang dari data yang disebutkan sebelumnya yakni sekitar 2,6 juta keluarga. Begitu juga dengan kemampuan membiayai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bansos ketiga dan seterusnya. Sebab, sejauh yang kita pahami, belum terdengar dana alokasi DKI untuk bansos tahap tiga dan seterusnya. Persoalan kurang bayar pemerintah pusat dalam DBH sebenarnya tidak menjadi kendala utama Pemprov DKI untuk mengalokasikan dana bansos. Tapi refocusing-nya yang belum sepenuhnya berjalan,” tutur Ray.

Sementara itu, Roy Salam, Direktur Indonesia Budget Center (IBC) menilai kebijakan anggaran penanganan Covid-19 di DKI Jakarta masih belum jelas, meski diberitakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 10,64 triliun rupiah. Dari anggaran itu, sebanyak 2,50 triliun rupiah atau 24 persen dialokasikan untuk penanganan dampak kesehatan. Kemudian Rp 1,53 triliun rupiah atau 14 persen untuk penanganan dampak ekonomi bagi dunia usaha dan 6,57 triliun rupiah atau 62 persen untuk jaring pengaman sosial.

  Wapres Minta Penerapan New Normal di Daerah Disiapkan dengan Baik

“Namun kebijakan ini sampai sekarang belum jelas. Kemungkinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyelesaikan penyesuaian APBD untuk penanganan wabah Covid-19,” katanya.

Akibatnya, lanjut Roy, belum diketahui seberapa besar potensi anggaran hasil realokasi dan refocusing yang disiapkan untuk pendanaan kesehatan dan jaring pengaman sosial terkait Covid-19 ini. Di sisi lain juga, hingga saat ini belum ada ketetapan, baik berupa Perda atau Pergub tentang Perubahan APBD Tahun 2020 yang memuat hasil penyesuaian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepertinya masih menimbang-nimbang komponen belanja apa yang akan dipotong atau dikurangi, karena adanya potensi penurunan PAD tahun ini.

” Saat ini belanja hibah dan bantuan social yang nilainya Rp 7,38 triliun belum dibelanjakan sama sekali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kemungkinan lain, soal data yang belum beres, sementara sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah menjanjikan kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan data penerima bansos yang berbeda, antara bansos dari APBN dan bansos dari APBD DKI Jakarta,” ujarnya.

Roy pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kelola anggaran, khususnya untuk penanganan pandemi Covid-19. Terlebih DKI Jakarta menjadi epicentrum pandemi Covid-19. Aspek transparansi menjadi sesuatu yang penting. Jangan terlalu banyak retorika yang tak perlu yang hanya membuat rakyat terbuai dengan janji-janji kosong.

” Perbaiki data penerima manfaat dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Sebaiknya melibatkan masyarakat dalam perbaikan data warga terdampak pandemi ini. Agar tak terlihat bahwa program ini hanya sekedar projek yang dilakukan secara formalitas,” tukas Roy.

– Semua pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah diminta tidak menjadikan Covid-19 sebagai panggung mencari popularitas untuk tujuan politik. Masalah Covid-19 harus ditangani bersama. Semua harus satu langkah. Bukan kemudian antara pusat dan daerah terlibat polemik yang justru kontraproduktif di saat pandemi Covid-19 ini.

  Luhut Binsar Panjaitan: Saya Optimis Tidak Ada Pandemi Gelombang Kedua

” Berlebihan ungkapan ke depan masyarakat tentang ini dan itu, yang faktanya tidak dapat direalisasikan, juga tidak baik. Hal itu hanya menjadikan seolah pemerintah daerah seperti telah bekerja cepat, tegas dan cekatan, tapi fakta di lapangannya justru berbeda,” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu (24/5).

Menurut Ray, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah satu sikap dan keputusan yang cepat, tapi bukan sembrono. Apalagi hanya sekedar tampil memukau di hadapan masyarakat. Berbagai klaim pemerintah pusat tak sepenuhnya salah. Sebut saja soal data yang tumpang tindih.

” Misalnya di DKI Jakarta. Faktanya sekarang data yang paling diakui warga DKI Jakarta penerima bansos hanya 2.153.196 kepala keluarga. Jauh berkurang dari data yang disebutkan sebelumnya yakni sekitar 2,6 juta keluarga. Begitu juga dengan kemampuan membiayai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bansos ketiga dan seterusnya. Sebab, sejauh yang kita pahami, belum terdengar dana alokasi DKI untuk bansos tahap tiga dan seterusnya. Persoalan kurang bayar pemerintah pusat dalam DBH sebenarnya tidak menjadi kendala utama Pemprov DKI untuk mengalokasikan dana bansos. Tapi refocusing-nya yang belum sepenuhnya berjalan,” tutur Ray.

Sementara itu, Roy Salam, Direktur Indonesia Budget Center (IBC) menilai kebijakan anggaran penanganan Covid-19 di DKI Jakarta masih belum jelas, meski diberitakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 10,64 triliun rupiah. Dari anggaran itu, sebanyak 2,50 triliun rupiah atau 24 persen dialokasikan untuk penanganan dampak kesehatan. Kemudian Rp 1,53 triliun rupiah atau 14 persen untuk penanganan dampak ekonomi bagi dunia usaha dan 6,57 triliun rupiah atau 62 persen untuk jaring pengaman sosial.

“Namun kebijakan ini sampai sekarang belum jelas. Kemungkinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyelesaikan penyesuaian APBD untuk penanganan wabah Covid-19,” katanya.

  Menurut Jokowi, Krisis Ekonomi Karena Pandemi Covid-19 Lebih Parah Dari Krisis 1998

Akibatnya, lanjut Roy, belum diketahui seberapa besar potensi anggaran hasil realokasi dan refocusing yang disiapkan untuk pendanaan kesehatan dan jaring pengaman sosial terkait Covid-19 ini. Di sisi lain juga, hingga saat ini belum ada ketetapan, baik berupa Perda atau Pergub tentang Perubahan APBD Tahun 2020 yang memuat hasil penyesuaian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepertinya masih menimbang-nimbang komponen belanja apa yang akan dipotong atau dikurangi, karena adanya potensi penurunan PAD tahun ini.

” Saat ini belanja hibah dan bantuan social yang nilainya Rp 7,38 triliun belum dibelanjakan sama sekali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemungkinan lain, soal data yang belum beres, sementara sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah menjanjikan kepada Pemerintah Pusat untuk menyediakan data penerima bansos yang berbeda, antara bansos dari APBN dan bansos dari APBD DKI Jakarta,” ujarnya.

Roy pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kelola anggaran, khususnya untuk penanganan pandemi Covid-19. Terlebih DKI Jakarta menjadi epicentrum pandemi Covid-19. Aspek transparansi menjadi sesuatu yang penting. Jangan terlalu banyak retorika yang tak perlu yang hanya membuat rakyat terbuai dengan janji-janji kosong.

” Perbaiki data penerima manfaat dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Sebaiknya melibatkan masyarakat dalam perbaikan data warga terdampak pandemi ini. Agar tak terlihat bahwa program ini hanya sekedar projek yang dilakukan secara formalitas,” tukas Roy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here