BERBAGI
Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Akibatkan Ketidakpatuhan

Pukat – Seluruh negara di dunia dibuat tidak siap dengan hadirnya musibah pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang baik untuk warga negara.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan kebijakan publik dibuat untuk memenuhi kepentingan publik.

Maka, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi di dalamnya. Satu di antaranya, kebijakan publik harus bekerja dalam wilayah etik penyelenggara negara.

“Misalnya tentang herd immunity. Ketika herd immunity terjadi secara alamiah silakan saja, tetapi ketika herd immunity didesain sebagai kebijakan, ini tidak etik karena mendiskriminasi orang-orang yang rentan menerima virus itu,” ujar Bivitri dalam diskusi daring “Rumpi Hukum: PSBB, Policy Setengah Basa Basi?” yang diselenggarakan Fakultas Hukum UGM, Rabu (20/5/2020) malam.

Yang kedua, ujar pendiri pusat studi hukum dan kebijakan (PSHK) itu, kebijakan publik harus bertumpu pada pemenuhan hak asasi (kerangka negara hukum).

  Soal Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Ini Kata Sekda Tanah Datar

Alih-alih berdasarkan imajinasi, sehingga data menjadi sangat penting.

Melihat kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah selama pandemi, Bivitri menyampaikan beberapa kritik dan masukan.

“Pemerintah terlambat dalam merespons. Sudah banyak indikasi (terkait Covid-19 di Indonesia) dari Januari, ada kajian juga dari UI (Universitas Indonesia). Tapi kebijakan baru diambil Maret,” tuturnya.

Kemudian, ia mencatat tentang kesimpangsiuran kerangka hukum dan kebijakan yang dibuat.

Bivitri menyebutkan, pada 17 Mei 2020 Kementerian BUMN mengatakan pekerja BUMN berusia 45 tahun ke bawah diperbolehkan mengantor lagi.

Keesokan harinya, 18 Mei 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan bahwa hal itu bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Kurva Indonesia masih merah lo, sama seperti Amerika Serikat, Inggris, Filipina. Kita kurvanya naik. Jerman mulai melonggarkan karena sudah turun, kita mau ikut-ikut nggak bisa. Kondisi setiap negara berbeda,” urainya.

  BI Ramal Pelemahan Ekonomi RI Berlanjut hingga Kuartal III

Menurutnya, dengan kesimpangsiuran tersebut tidak salah jika masyarakat menjadi bingung.

“Konsistensi peraturan dan komunikasinya akan berpengaruh pada ketaatan masyarakat pada hukum. Jadi, jangan dituduh masyarakat bodoh atau tidak mengerti hukum. Kalau pemerintah sendiri tidak konsisten, tidak terukur, memberi komunikasi yang berbeda-beda tentu masyarakat ini menjadi ‘ya udah lah, kita keluar ajalah, kan udah mau lebaran’,” paparnya.

“Yang kedua, juga karena tidak ada pilihan untuk bertahan hidup. Katanya stay at home. Kalau home-nya nggak ada gimana? Katanya work from home, kalau work-nya nggak ada karena di-PHK mau work bagaimana? Jadi kita juga harus memahami konteks itu,” sambung dia.

Menurut Bivitri, pemerintah selama ini masih menjalankan bureaucracy as usual.

“Padahal di tengah pandemi itu kita mesti cepat birokrasinya. Saya melihat ini terutama pada awal (pandemi), ya,” tandasnya.

Bivitri juga mengkritik tentang ketiadaan data yang dapat diandalkan.

  Apple Store hingga Disney World di Buka Karena AS Longgarkan Lockdown

“Misalnya mana daerah yang ditolak PSBB (oleh pemerintah pusat), mana daerah yang baik penerapan PSBB-nya untuk dijadikan lesson learn. DPR juga semestinya mengawasi. Semuanya harusnya fokus ke pandemi. Jangan membahas revisi UU MK, UU Cipta Kerja, RUU Minerba,” tegasnya.

Terakhir, kata dia, tidak ada komando yang jelas dari awal dan tidak ada komunikasi publik yang jelas hingga kini.

“Ingat ini pandemi, instruksi harus jelas supaya tidak ada kebingungan, kepanikan, dan kekacauan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here