BERBAGI

Pukat – Karena terdampak pandemi Covid-19, salah satu skenario yang mulai banyak dijalankan oleh perusahan saat ini ialah merumahkan karyawan, membatalkan kemitraan, menunda pembayaran, sampai mengurangi gaji karyawan. Ini semua dilakukan demi menjaga beban operasional dan pendapatan agar tetap di level rasional, yang mana skenario ini sudah disepakati secara legal oleh pihak-pihak terkait.

” Untuk pelaku usaha rintisan atau startup, ketika akan melakukan itu harus jeli dengan aspek legal. Aspek legal merupakan salah satu elemen penting bagi manajemen sebelum melakukan aksi masif seperti pengurangan beban operasional atau pembatalan kemitraan, ” kata praktisi hukum yang banyak bergelut di bidang perusahaan rintisan, Alvin Suryohadiprojo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pukat di Jakarta, Rabu (3/6).

Harus diakui juga, kata Alvin, di tengah pandemi Covid-19, penerapan prinsip hukum force majeure menjadi pilihan perusahaan untuk membatalkan atau merubah ketentuan hubungan dengan pihak-pihak baik di luar maupun di dalam perusahaan termasuk dengan karyawan. Namun, ia mengingatkan, walaupun force majeure merupakan ketentuan yang berlaku secara umum dalam hukum perdata di Indonesia, keberlakuannya akan dilihat secara kasus per kasus. Dan biasanya akan kembali kepada persetujuan dari para pihak yang terlibat atau bahkan perlu dibawa untuk diputuskan oleh suatu proses ajudikasi atau persidangan yang berlaku sebelum prinsip force majeure dapat diterapkan.

  Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Siapkan 20 Miliar Tangani Banjir

” Para pengusaha startup harus melakukan penilaian mandiri sebelum menerapkan prinsip force majeure dalam kontrak-kontrak bisnis mereka,” ujarnya.

Dan kata dia, untuk memiliki argumen yang kuat, perusahaan harus bisa membuktikan bahwa benar terjadi suatu keadaan memaksa yang terjadi di luar kendali dan menghambat kegiatan normal bisnis mereka. Serta tidak ada itikad buruk yang mendasari. Karena itu, perusahaan startup perlu menyiapkan menyiapkan argumen dan bukti dokumen yang kuat atas ketidakmampuannya dalam melangsungkan atau melaksanakan berbagai kontrak bisnis yang mereka miliki ketika menghadapi sebuah kejadian memaksa, termasuk pandemi Covid-19

” Bagi pelaku usaha yang masih dapat menjalankan aktivitas bisnis secara normal selama masa pandemi Covid-19, mungkin akan susah membangun argumen yang menyatakan bahwa terjadi suatu kejadian force majeure,” katanya.

  IHSG Hari Ini Kamis 6 Agustus 2020 Menguat

Pada prinsipnya, menurut Alvin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang ingin menerapkan force majeure dalam hubungan hukum mereka dengan pihak lain di luar atau di dalam perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan kontrak atau perjanjian bisnis. Pertama, melakukan penilaian apakah kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Covid-19.

” Apakah ada akibat kepada kewajiban yang dimilikinya berdasarkan suatu perjanjian dan apa saja konsekuensi akibat tidak terlaksananya kewajiban tersebut. Lihat apakah dalam perjanjian terdapat klausul force majeure, peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk dalam klausul tersebut, dan cara untuk dapat menyampaikan bahwa dirinya terdampak suatu peristiwa force majeure,” ujarnya.

Kedua, kata Alvin, walaupun terdampak dari pandemi Covid-19, tetap laksanakan kewajiban sesuai ketentuan perjanjian semaksimal mungkin untuk menunjukkan itikad baik dan sebagai upaya tindakan mitigasi atas kerugian yang terjadi. Ketiga, menyampaikan kondisinya kepada pihak lain yang melakukan transaksi atau meminta penetapan kepada pihak yang lebih berwenang, misalnya hakim, apabila pihak lain tersebut tidak menyetujui alasan mengenai penerapan klausul force majeure. Di sisi lain, para pelaku usaha yang belum memasukkan aspek pandemi dalam klausul force majeure di kontrak bisnisnya, dapat melakukan perubahan terhadap perjanjian.

  Tuhan Inilah Proposal Hidup Kami Kiat Tetap Sukses Hadapi Covid 19

” Pelaku usaha, baik rintisan ataupun yang sudah berdiri sejak lama, dapat meminta pendampingan dari firma hukum eksternal untuk mendapatkan masukan ataupun pandangan legal yang lebih komprehensif demi mempertahankan keberlangsungan bisnisnya.” kata Alvin. (GUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here