BERBAGI

Pukat – Keadilan adalah salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam Pancasila. Maka, untuk mengukur sejauh mana prinsip itu ditanamkan bisa merujuk kebijakan pidananya. Sebab, dalam konteks kebijakan pidana, salah satu tujuan utama dan paling mendasarnya adalah keadilan.

” Kebijakan pidana yang kita punya di Indonesia rasanya belum menggambarkan jiwa bangsa dan semangat perikemanusiaan yang diinginkan pendiri bangsa,”kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu di Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Erasmus, 75 tahun lalu, Bung Karno berpidato yang kemudian dikenang sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila. Ketika itu, dalam pidatonya, Bung Karno berbicara tentang dasar negara sebagai penjelmaan daripada angan-angannya. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di dalam sidang BPUPKI tersebut bermaksud untuk menjawab pertanyaan bangsa pada saat itu yang masih dibawah kekuasaan Jepang. Setelah Indonesia merdeka didirikan nanti, dasar negara yang akan dipakai apa. Pertanyaan itulah yang hendak di jawab Bung Karno.

” Saat itulah Bung Karno menyampaikan lima prinsip dasar negara yakni pertama, kebangsaan, Indonesia, kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial dan prinsip yang kelima yang menyusun Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Erasmus

  Polri Ungkap 821 Kilogram Narkoba Jaringan Internasional

Salah satu prinsip yang kemudian ditekankan Bung Karno, kata Erasmus, adalah prinsip kemanusiaanyang adil dan beradab. Prinsip perikemanusiaan atau menselijkheid menurut Bung Karno adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dan manusia lainnya ada hubungannya. Jiwa yang hendak mengangkat atau membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang. Perikemanusiaan adalah hasil perkembangan rohani, budaya, dan masyarakat dari tingkat rendah ke tingkat tinggi.

” Pemerintah sebagai tulang bangsa dalam 75 tahun ini masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan hukum pidana yang berdasarkan dan mencerminkan prinsip-prinsip negara untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Salah satu pidana yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hukuman mati,” ujarnya.

Kata Erasmus, selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Hukuman mati hadir dalam sistem hukum di Indonesia karena alasan rasial dan stigma penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia dianggap tidak dapat diatur dan merupakan bangsa yang tidak bisa dipercaya sehingga perlu tetap diberlakukan hukuman mati. Saat ini, Indonesia negara yang merdeka, segala kebijakan berbasis stigma seperti hukuman mati harusnya dihapuskan.

  Nus Kei Ingin Damai, Kubu John Kei: Tunjukkan

” Hukuman mati yang diturunkan oleh penjajah jelasa juga tidak menggambarkan kemajuan secara nasional ataupun internasional. Indonesia sekarang duduk sebagai salah satu dari hanya sedikit negara di dunia yang masih mempraktikkan hukuman mati di dalam kebijakan pidanananya, sedangkan 142 negara sudah menghapus total hukuman mati,” ujarnya.

Data olahan tim ICJR dari data Ditjen Pemasyarakatan tahun 2019) dan database ICJR mengenai hukuman Mati di Indonesia tahun 2020, kata Erasmus, menunjukkan ada sekitar 274 terpidana mati dalam Lapas, dengan 60 orang yang sudah duduk di dalam deret tunggu eksekusi mati selama lebih dari 10 tahun, tanpa kejelasan hidup dalam ketakutan. Jauh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, ICJR mengajak Pemerintah dan jajarannya untuk maju dan berkembang secara rohani, budaya, dan masyarakat, sesuai Sila ke-2 Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dengan memastikan, pertama, Pemerintah termasuk DPR melahirkan kebijakan pidana yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

  Presiden Mencabut Keppres Pemecatan Evi Novida, DKPP Pertegas Tidak Akan Mengupah Hasil Putusan Majlis Etik

” Salah satunya dapat dimulai dengan Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP), penghapusan hukuman mati harus kembali diwacanakan. Kedua, mempertahankan moratorium pidana mati bukan hanya dalam hal eksekusi tetapi juga dalam penjatuhan pidana dalam tahap yudisial atau peradilan pidana,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Erasmus, memberikan komutasi atau pengubahan hukuman bagi mereka yang sudah  dalam deret tunggu eksekusi mati lebih dari 10 tahun demi alasan kemanusiaan. (GUS).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here