BERBAGI

Pukat– Acara diskusi publik dengan tajuk,” Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” terpaksa dibatalkan. Diskusi itu sendiri diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Tapi pembatalan diskusi itu berbuntut panjang. Pembicara yang sedianya akan hadir dalam diskusi itu mendapat intimidasi, bahkan ancaman. Begitu juga dengan para panitia diskusi.

“CLS sebagai penyelenggara dan narasumber dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Profesor Dr Nimatul Huda, mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak dapat secara terbuka untuk memberikan argumen yang berbasis keilmuan,” kata Deputi Direktur Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien di Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Andi, panitia diskusi yang terdiri dari contact person event, moderator, dan Ketua CLS mendapatkan teror berupa ancaman dan peretasan. Selain itu nomor Guru Besar UII yang sedianya akan jadi narasumber juga tak bisa dihubungi. Diduga lantaran diretas. Profesor Nimatul Huda juga diteror.

” Sebelumnya Diskusi CLS UGM ini ramai disorot setelah adanya tulisan dari pengajar Fakultas Teknik Sekolah Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono Widyakanigara. Bagas menilai diskusi itu makar dan harus ditindak tegas. Pihak Dekan FH UGM sendiri Profesor Sigit Riyanto mengatakan sumber polemik ini adalah tidak adanya konfirmasi. Padahal, tak ada satupun kata atau gagasan makar di balik diskusi itu. Menurut Sigit, tak ada yang salah dari menggelar diskusi tentang pemecatan presiden selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan etika kesusilaan apalagi dalam diskusi bersifat ilmiah dan akademis, tidak politis,” urai Andi.

  Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Andi menjelaskan, dalam hal tuduhan Makar terhadap diskusi akademisi perlu dipahami sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 28/PUU-IV/2017. Dalam putusan itu dinyatakan bahwa makar dan pemberontakan yang diatur Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP menurut  MK harus dimaknai tidak sampai mengganggu kebebasan publik. Terlebih lagi mengingat, kebebasan berpendapat itu semakin dilindungi dengan adanya konsep kebebasan akademik, yang secara tegas diakui oleh negara yang tertuang secara universal berdasarkan Magna Charta  Universitatum.

” Tuduhan makar dan tindakan intimidasi di atas melukai penikmatan hak setiap orang untuk berpendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945,” katanya.

Terlebih, menurut Andi, Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005  tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights atau.Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di dalam Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik ini, Negara menjamin setiap orang untuk berpendapat tanpa intervensi dan berekspresi, termasuk menerima dan mengolah informasi dalam berbagai media.

  Update: Kasus Positif Corona Indonesia Bertambah 1.492 Kasus Per Minggu 26 Juli 2020

” Di saat yang bersamaan, penyelenggara dan narasumber adalah bagian dari entitas pendidikan tinggi yang pada marwahnya berperan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Akademisi dan peserta pendidikan tinggi sebagai civitas akademika dilindungi dan dijamin oleh Negara untuk penikmatan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi,”ujarnya.

Hal ini, kata Andi, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Setiap topik yang diangkat dalam mimbar akademik merupakan bagian dari strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Maka, dalam konteks diskusi itu, CLS yang merupakan sivitas akademika FH UGM dan narasumber sebagai sivitas akademika FH UII dapat dengan bebas untuk membahas persoalan impeachment terhadap pemimpin negara dan pemerintahan karena menggunakan basis keilmuan Hukum Tata Negara. Aktivitas tersebut sejalan dengan definisi dari otonomi keilmuan yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (3) UU Dikti.

” Dalam UU itu disebutkan, bahwa untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik adalah otonomi sivitas akademika,” ujarnya.

Terlebih, kata dia, dskusi Publik ini juga belum terlaksana. Sehingga konten pembahasannya belum terlihat saat ancaman berlangsung. Pernyataan Dekan FH UGM, Sigit, tepat karena sumbu permasalahan ada di titik nihilnya upaya konfirmasi ilmiah dari pihak yang menuduh dan mengintimidasi.

  Indonesia Sedang Kembangkan Vaksin, Jokowi: Produksi Kira-Kira Antara Januari-April tahun Depan

” Atas hal tersebut, ELSAM menyatakan hal sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta (Kapolda Yogyakarta) untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa intimidasi kepada penyelenggara, dosen dan para pihak terkait dalam rencana pelaksanaan diskusi  ilimiah tersebut,” katanya.

Kedua, menuntut kepada Kapolda Yogyakarta untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa peretasan perangkat telepon milik penyelenggara, dosen dan para pihak terkait dalam rencana pelaksanaan diskusi  ilmiah tersebut. Ketiga, menuntut pejabat sivitas akademika UGM untuk bisa menjamin ruang diskusi bagi siapapun dengan berprinsip pada kebebasan akademik. Keempat, menuntut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi turut serta memastikan kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari strategi pengembangan ilmu pengetahuan. (GUS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here