BERBAGI
Dimintai Keterangan, Pegawai PT DKI Jakarta Dicecar Terkait Perkara yang Diapntau Nurhadi
Dimintai Keterangan, Pegawai PT DKI Jakarta Dicecar Terkait Perkara yang Diapntau Nurhadi

Pukat- Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Siti Khaeriyah, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Ia dikonfirmasi mengenai perkara yang dipantau Nurhadi.

“Penyidik mengonfirmasi keterangan saksi terkait dengan dugaan tersangka NHD (Nurhadi) yang memantau pengajuan gugatan PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sedari awal pengajuan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, (23/7).

KPK sedianya memeriksa tiga saksi lainnya yakni wiraswasta Devi Chrisnawati, karyawan swasta Reni Pujiastuti, dan pensiunan jurnalis Amrad. Namun ketiganya mangkir dari panggilan penyidik.

  Mahfud MD: Omnibus Law Muncul Sejak 2016

“Belum diperoleh informasi ketidakhadirannya,” ujar Ali.

Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.

  Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap DKI Jakarta Diundur Hingga 10 Agustus Mendatang

Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here