BERBAGI

PUKAT – Komisi X DPR menerima aduan para orang tua terkait masalah usia di PPDB DKI Jakarta sistem zonasi. Komisi X menyatakan PPDB DKI tak sesuai dengan permendikbud yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

“Akhirnya kami mengambil sikap bahwa keputusan Disdik DKI menyalahi permendikbud. Permendikbud ini adalah payung aturan untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk DKI,” kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi, Rabu (1/7/2020).

  Kisruh PPDB DKI Jakarta, Nadiem Makarim Akan Koordinasi dengan Tito Karnavian

Dede Yusuf meminta peraturan Disdik DKI dicabut dan PPDB harus diulang. “Kami minta agar peraturan disdik DKI dicabut, diulang kembali untuk penerimaan PPDB sesuai dengan jarak sekolah. Kalau jarak sekolah ternyata ada yang sama, baru usia yang lebih tua masuk,” tegas Dede.

Sebagai tindak lanjut dari sikap mereka, Komisi X DPR meminta Kemendikbud berkoordinasi dengan DKI Jakarta. Selain itu, Dede menilai Kemendikbud harusnya menegur Disdik DKI.

  Nadiem Makarim Bantah Akan Hapus Pelajaran Sejarah dari Mapel Sekolah

“Kita serahkan kepada pemerintah dahulu, dalam konteks ini permendikbud. Karena menurut Ibu Chatarina, Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum Kemendikbud, ada terjemahan yang berbeda oleh Pemda DKI terkait peraturan tersebut. Itu tentu artinya tidak sesuai peraturan. Dalam konteks ini kita meminta Kemendikbudlah yang menegur Disdik, bukan kita,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here