BERBAGI

PUKAT – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengusulkan angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen tetap 4%. Feri menjelaskan menaikkan angka standar PT berpotensi menimbulkan tidak terwakilinya keberagaman dan partai politik (parpol) di DPR.

“Soal ambang batas parlemen. Kalau ditinggikan, betul ada problematika keberagaman tidak diwakili, maka angka 4% menurut saya jadikan saja tradisi politik, karena tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” kata Feri saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan para ahli, Rabu (1/7/2020).

  5 Cara Diplomasi Menteri Luar Negeri dalam Membantu Wujudkan Vaksin di Indonesia

Sementara terkait sistem pemilu, menurut Feri, proporsional terbuka seperti yang selama ini diterapkan sudah sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Menyangkut angka presidential threshold (pres-t), Feri menyebut semestinya 0%. Meski demikian, Feri tidak mengusulkan angka ideal pres-t.

“Saya paham angka 0%, partai kecil non parlemen akan senang, tapi partai parlemen tidak perlu khawatir karena beberapa partai kecil belum tentu lolos verifikasi. Belum tentu juga mereka bisa mencari calon yang mumpuni,” ujar Feri.

  Komisi II DPR Akan Layangkan Teguran Keras Kepada Menkumham

Sebelumnya usulan berbeda mengenai PT disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan. Kacung menyarankan, angka PT dinaikkan menjadi 5%. “Kalau saya sih usulkan kira-kira 5% cukup. Jadi 5% cukup,” kata Kacung dalam RDPU dengan Komisi II, Selasa (30/6/2020).

Kacung memprediksi, kemungkinan akan ada 8 partai di parlemen apabila angka PT 5%. “Kalau saya 5% cukup. Itu kira-kira jumlah partai enggak jauh dari sekarang ini. Jadi mungkin hanya sekitar 8 partai yang dapat kursi di DPR,” ujar Kacung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here