BERBAGI
Bantah Bakal Pungut Pajak Sepeda, Kemenhub: Hanya Menyusun Aspek Keamanannya
Bantah Bakal Pungut Pajak Sepeda, Kemenhub: Hanya Menyusun Aspek Keamanannya

Pukat- Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) membantah atas tuduhan bahwa tengah membuat aturan mengenai pemungutan pajak pengguna sepeda.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda,” ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6).

Adita membenarkan pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi. Namun, regulasi yang tengah digodok tersebut lebih berfokus kepada aspek keamanan.

“Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” terangnya.

Menurut dia,penting untuk menyusun regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda. Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru tengah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

  Akibat Kalah Bersaing dengan Vendor Lainnya, Toshiba Resmi Menutup Bisnis Laptop

” Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” jelasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

  IHSG Hari Ini Selasa 04 agustus 2020 Menguat

Dengan demikian, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

  DPR RI Gelar Rapat Pembahasan Omnibus Law, Achmad Badowi: Tugas Kita Masih Banyak

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” katanya, Sabtu (27/6/2020).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here