BERBAGI

PUKAT – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang merupakan inisiatif DPR, menuai penolakan. Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan pemerintah sudah memberikan sinyal untuk tidak melanjutkan pembahasan karena tidak mengirim surpres. Pembahasannya saat ini otomatis ditunda.

“Dengan pemerintah menunda seperti itu otomatis tidak dibahas, karena kan sudah datang ke DPR yang informasi pemberitahuan penundaan, logikanya¬†gitu, kalau pemerintah telah menyampaikan penundaan otomatis surpresnya nggak datang,” kata Baidowi, Kamis (25/6/2020

  Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga, Paling Banyak Dibubarkan Lembaga yang Dibentuk Masa SBY

Baidowi mengatakan ada peluang RUU HIP dihentikan dan ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena menimbulkan dinamika. Meski begitu, hal itu harus diputuskan melalui rapat kerja untuk evaluasi Prolegnas. Tapi juga menurutnya tergantung pandangan fraksi di DPR nanti.

“Ada peluang untuk ditarik, dan juga nanti fraksi-fraksi bersikap apakah disempurnakan lagi atau dibatalkan itu ada mekanismenya sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan UU No 12 tahun 2011 dan No 15 Tahun 2019, semua diatur di situ,” ujar Baidowi.

  Kuasa Hukum Bahar Bin Smith Desak DPR Panggil Yasonna Laoly dan Dirjen PAS

Awiek belum tahu kapan rapat evaluasi akan dilakukan. Rapat itu pasti akan dilakukan mengingat banyak yang harus disampaikan dalam Prolegnas.

“Semua bisa tapi kan harus rapat kerja bersama pemerintah, DPD, DPR, dalam rapat evaluasi Prolegnas yang bisa dilakukan sewaktu-waktu. Belum tahu kapan dilaksanakan, cuma memang ada keinginan untuk evaluasi Prolegnas karena memang banyak pandangan yang harus disampaikan,” kata Baidowi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here